JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 554 hasil yang relevan dengan "audit pajak untuk sektor konstruksi "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
147/PMK.04/2011

Kawasan Berikat.

  • Ditetapkan: 06 Sep 2011
  • Diundangkan: 06 Sep 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
220/PMK.05/2016

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
73 P/HUM/2013

Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
    99/PMK.02/2009

    Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

    • Ditetapkan: 26 Mei 2009
    • Diundangkan: 26 Mei 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
    14/PMK.09/2017

    Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 13 Feb 2017
    • Diundangkan: 13 Feb 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGKUTAN LAUT | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
    123/PMK.02/2009

    Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi...

    • Ditetapkan: 22 Jul 2009
    • Diundangkan: 22 Jul 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
    225/PMK.05/2016

    Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM | TRANSAKSI ELEKTRONIK
    PP 82 TAHUN 2012

    Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

    • Ditetapkan: 12 Okt 2012
    • Diundangkan: 12 Okt 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    97/PUU-X/2012

    PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 194...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA | VERIFIKASI
      146/PMK.03/2012

      Tata Cara Verifikasi.

      • Ditetapkan: 10 Sep 2012
      • Diundangkan: 10 Sep 2012

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 48
      • 49
      • 50
      • ...
      • 56

      Loading...
      Quick Look - ??
      • audit pajak konstruksi...
      • kepatuhan pajak sektor infrastruktur...
      • regulasi perpajakan untuk proyek konstruksi...
      • teknik pengendalian pajak dalam sektor bangunan...
      • evaluasi risiko perpajakan proyek konstruksi...