JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 541 hasil yang relevan dengan "kebijakan fiskal untuk energi bersih "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEDOMAN UMUM | DANA INSENTIF DAERAH
198/PMK.07/2009

Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 03 Des 2009
  • Diundangkan: 03 Des 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
222/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
113/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      12/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERUBAHAN | SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
        PP 65 TAHUN 2010

        Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

        • Ditetapkan: 27 Agu 2010
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SUBSIDI LISTRIK | PEMBAYARAN
        195/PMK.08/2015

        Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

        • Ditetapkan: 26 Okt 2015
        • Diundangkan: 27 Okt 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
        PP 56 TAHUN 2005

        Sistem Informasi Keuangan Daerah

        • Ditetapkan: 09 Des 2005
        • Diundangkan: 09 Des 2005
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELAKSANAAN | PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
        228/PMK.05/2010

        Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

        • Ditetapkan: 20 Des 2010
        • Diundangkan: 20 Des 2010
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
        225/PMK.05/2016

        Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        • 1
        • ...
        • 48
        • 49
        • 50
        • ...
        • 55

        Loading...
        Quick Look - ??
        • kebijakan fiskal energi bersih...
        • insentif pajak untuk energi terbarukan...
        • pendanaan proyek energi ramah lingkungan...
        • pembiayaan infrastruktur energi bersih...
        • strategi pengurangan emisi karbon melalui kebijakan fiskal...