JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 1.305 hasil yang relevan dengan "pengelolaan anggaran "
    Dalam 0.018 detik
    Thumbnail
    ANALIS ANGGARAN | STANDAR KOMPETENSI
    103/PMK.02/2017

    Standar dan Uji Kompetensi Serta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2017
    • Diundangkan: 18 Jul 2017

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2017 | TATA CARA
    93/PMK.02/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

    • Ditetapkan: 14 Jul 2017
    • Diundangkan: 14 Jul 2017

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | RECURRENT COST
    193/PMK.05/2016

    Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span);

    • Ditetapkan: 16 Des 2016
    • Diundangkan: 16 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN/LEMBAGA
    48/PMK.05/2017

    Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

    • Ditetapkan: 31 Mar 2017
    • Diundangkan: 31 Mar 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DESENTRALISASI
    160/PMK.07/2016

    Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

    • Ditetapkan: 25 Okt 2016
    • Diundangkan: 25 Okt 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BONUS PRODUKSI PANAS BUMI | PENGUSAHA
    201/PMK.02/2017

    Mekanisme Penggantian atas Pembayaran Bonus Produksi Kepada Pengusaha Panas Bumi.

    • Ditetapkan: 21 Des 2017
    • Diundangkan: 21 Des 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM | BIDANG PERBENDAHARAAN
    149/PMK.05/2016

    Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 30 Sep 2016
    • Diundangkan: 30 Sep 2016

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | TATA CARA
    82/PMK.06/2019

    Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah

    • Ditetapkan: 23 Mei 2019
    • Diundangkan: 28 Jun 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMERINTAH PUSAT | JURNAL AKUNTANSI
    212/PMK.05/2019

    Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat

    • Ditetapkan: 31 Des 2019
    • Diundangkan: 31 Des 2019
    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2017 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    255/PMK.010/2016

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 48
    • 49
    • 50
    • ...
    • 131
    Quick Look - ??