JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 530 hasil yang relevan dengan "program pembiayaan kreatif melalui pajak "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | BIDANG BEA CUKAI
120/PMK.04/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Di...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2017
  • Diundangkan: 31 Agu 2017
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | PENETAPAN ALOKASI
      177/PMK.02/2014

      Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

      • Ditetapkan: 28 Agu 2014
      • Diundangkan: 28 Agu 2014
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KAWASAN EKONOMI | PENYELENGGARAAN
      PP 2 TAHUN 2011

      Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

      • Ditetapkan: 05 Jan 2011
      • Diundangkan: 05 Jan 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      222/PMK.05/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA INTERNASIONAL
      119/PMK.08/2011

      Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

      • Ditetapkan: 01 Agu 2011
      • Diundangkan: 01 Agu 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
      39/PMK.03/2016

      Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

      • Ditetapkan: 22 Mar 2016
      • Diundangkan: 22 Mar 2016
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 48
        • 49
        • 50
        • ...
        • 53

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pembiayaan kreatif melalui pajak...
        • insentif pajak untuk inovasi...
        • dukungan pajak bagi sektor kreatif...
        • program pajak untuk UMKM kreatif...
        • kebijakan fiskal untuk industri kreatif...