JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 527 hasil yang relevan dengan "program peningkatan profesionalisme pegawai pemerintah "
Dalam 0.034 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN LAYANAN UMUM | PEMBERIAN BONUS
217/PMK.05/2009

Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

  • Ditetapkan: 17 Des 2009
  • Diundangkan: 17 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
223/PMK.05/2015

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

  • Ditetapkan: 15 Des 2015
  • Diundangkan: 15 Des 2015
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
12/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
    165/PMK.07/2012

    Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

    • Ditetapkan: 29 Okt 2012
    • Diundangkan: 29 Okt 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
    234/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAKSANAAN | TATACARA PEMBAYARAN
    190/PMK.05/2012

    Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 29 Nov 2012
    • Diundangkan: 29 Nov 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    35/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      JABATAN FUNGSIONAL | PEGAWAI NEGERI SIPIL
      PP 16 TAHUN 1994

      Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

      • Ditetapkan: 18 Apr 1994
      • Diundangkan: 18 Apr 1994

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
      128/PMK.01/2015

      Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 07 Jul 2015
      • Diundangkan: 07 Jul 2015
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      25/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 48
        • 49
        • 50
        • ...
        • 53

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pengembangan kapasitas pegawai...
        • pelatihan manajemen keuangan...
        • peningkatan akuntabilitas publik...
        • penguatan sistem pengawasan...
        • efektivitas pelayanan publik...