JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 76 hasil yang relevan dengan "Efisiensi Pembayaran Utang "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 114 TAHUN 2023

Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder

  • Ditetapkan: 30 Okt 2023
  • Diundangkan: 31 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBELIAN KEMBALI | PERUBAHAN
3/PMK.08/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 18 Jan 2021
  • Diundangkan: 19 Jan 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN KAS
82/PMK.05/2018

Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 30 Jul 2018
  • Diundangkan: 30 Jul 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
10/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 (Pasal 23A) terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    UU 11 TAHUN 2020

    Cipta Kerja

    • Ditetapkan: 02 Nov 2020
    • Diundangkan: 02 Nov 2020
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PASAR PERDANA
    192/PMK.08/2013

    Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Private Placement di Pasar Perdana Publik.

    • Ditetapkan: 16 Des 2013
    • Diundangkan: 16 Des 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBELIAN KEMBALI | PEMBELIAN
    149/PMK.08/2018

    Pembelian Kembali Surat Utang Negara

    • Ditetapkan: 23 Nov 2018
    • Diundangkan: 26 Nov 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    41/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945 dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      13/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        59/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 4
          • 5
          • 6
          • 7
          • 8

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Efisiensi Pembayaran Utang...
          • Pengelolaan Utang Negara...
          • Strategi Penanganan Utang...
          • Optimalisasi Anggaran Pemerintah...
          • Kebijakan Pembayaran Utang Yang Berkelanjutan...