Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010.
Surat Berharga Syariah Negara
Relevan terhadap
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usah Milik Negara.
Relevan terhadap dan
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Relevan terhadap