KepDJPPR KEP-47/PR/2019

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2019

• Ditetapkan: 20 Agu 2019

Relevan terhadapMemutuskan

UU 43 TAHUN 2009

Kearsipan.

• Ditetapkan: 23 Okt 2009
• Diundangkan: 23 Okt 2009

Relevan terhadapPasal 3 dan Pasal 39

217/PMK.05/2015

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

• Ditetapkan: 02 Des 2015
• Diundangkan: 02 Des 2015

UU 33 TAHUN 2004

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

• Ditetapkan: 15 Okt 2004
• Diundangkan: 15 Okt 2004

Relevan terhadapPasal 101

KepDJPPR KEP-73/PR/2015

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2016

• Ditetapkan: 18 Des 2015

Relevan terhadapMemutuskan

UU 37 TAHUN 2008

Ombudsman Republik Indonesia

• Ditetapkan: 07 Okt 2008
• Diundangkan: 07 Okt 2008

UU 1 TAHUN 2004

Perbendaharaan Negara.

• Ditetapkan: 14 Jan 2004
• Diundangkan: 14 Jan 2004

Relevan terhadapPasal 56

UU 32 TAHUN 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

• Ditetapkan: 03 Nov 2009
• Diundangkan: 03 Nov 2009

Relevan terhadapPasal 2

PP 8 TAHUN 2006

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

• Ditetapkan: 03 Apr 2006
• Diundangkan: 03 Apr 2006

115/PMK.02/2015

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016.

• Ditetapkan: 19 Jun 2015
• Diundangkan: 19 Jun 2015