JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 617 hasil yang relevan dengan "analisis data program sosial daerah "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
PEDOMAN | PEMERIKSAAN
PMK 7 TAHUN 2025

Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

  • Ditetapkan: 21 Jan 2025
  • Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATA CARA | PEMBENTUKAN
PMK 64 TAHUN 2024

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah

  • Ditetapkan: 19 Sep 2024
  • Diundangkan: 04 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
KINERJA DAERAH | DANA ALOKASI UMUM
PMK 102 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum y...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 17 TAHUN 2022

Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusan...

  • Ditetapkan: 18 Apr 2022
  • Diundangkan: 18 Apr 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PIUTANG NEGARA/DAERAH
137/PMK.06/2022

Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara

  • Ditetapkan: 13 Sep 2022
  • Diundangkan: 16 Sep 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
OBLIGASI | DAERAH
PMK 87 TAHUN 2024

Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 06 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
SPBE | KEMENTERIAN KEUANGAN
PMK 110 TAHUN 2024

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 18 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
140/PMK.07/2022

Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana ...

  • Ditetapkan: 15 Sep 2022
  • Diundangkan: 16 Sep 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DESA | COVID-19 | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
17/PMK.07/2021

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Da...

  • Ditetapkan: 15 Feb 2021
  • Diundangkan: 16 Feb 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PMK 64 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

  • Ditetapkan: 28 Agu 2025
  • Diundangkan: 04 Sep 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 62

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis efisiensi anggaran sosial...
  • pemantauan dampak program bantuan...
  • evaluasi efektivitas intervensi sosial...
  • pengukuran indikator kesejahteraan masyarakat...
  • pengelolaan data program sosial daerah...