JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 169 hasil yang relevan dengan "analisis data transaksi HS code "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
PENGGUNA JASA | BIDANG UMUM
155/PMK.01/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik.

  • Ditetapkan: 06 Nov 2017
  • Diundangkan: 08 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | AKUNTAN PUBLIK
55/PMK.01/2017

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik.

  • Ditetapkan: 17 Apr 2017
  • Diundangkan: 20 Apr 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 44 TAHUN 2025

Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | KEUANGAN PEMERINTAH
188/PMK.05/2018

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | OPERATOR EKONOMI
PMK 137 TAHUN 2023

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)

  • Ditetapkan: 08 Des 2023
  • Diundangkan: 12 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
203/PMK.05/2020

Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 17 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KITE | BIDANG BEA CUKAI
PER-08/BC/2022

Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang...

  • Ditetapkan: 01 Nov 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | BIDANG FISKAL
17/PMK.010/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas B...

  • Ditetapkan: 15 Feb 2018
  • Diundangkan: 15 Feb 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
115/PMK.03/2021

Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersif...

  • Ditetapkan: 30 Agu 2021
  • Diundangkan: 31 Agu 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
UU 18 TAHUN 2023

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2A22;

  • Ditetapkan: 11 Nov 2023
  • Diundangkan: 11 Nov 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 17

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis data transaksi HS code...
  • pemantauan perdagangan internasional...
  • pengendalian pajak ekspor impor...
  • pengelolaan risiko kepatuhan pajak...
  • evaluasi kebijakan tarif perdagangan...