JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 59 hasil yang relevan dengan "analisis kebijakan perpajakan daerah "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
256/PMK.05/2015

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 31 Des 2015
  • Diundangkan: 31 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
46/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    142/PMK.02/2018

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

    • Ditetapkan: 29 Okt 2018
    • Diundangkan: 29 Okt 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
    266/PMK.05/2014

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
    224/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KLASIFIKASI | ANGGARAN
    127/PMK.02/2015

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2015
    • Diundangkan: 07 Jul 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
    68/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 27 Mar 2015
    • Diundangkan: 27 Mar 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    12/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
      143/PMK.02/2015

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 24 Jul 2015
      • Diundangkan: 24 Jul 2015
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      25/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 4
        • 5
        • 6

        Loading...
        Quick Look - ??
        • analisis kebijakan perpajakan daerah...
        • evaluasi implementasi pajak daerah...
        • strategi peningkatan penerimaan pajak daerah...
        • dampak pajak daerah terhadap pembangunan ekonomi...
        • transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan perpajakan daerah...