JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 286 hasil yang relevan dengan "analisis kebijakan perpajakan dan distribusi pendapatan "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PENILAI | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PMK 99 TAHUN 2024

Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

  • Ditetapkan: 10 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
TRANSISI | PENGGUNAAN ANGGARAN
PMK 90 TAHUN 2024

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

  • Ditetapkan: 04 Nov 2024
  • Diundangkan: 05 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
58/PMK.03/2022

Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transak...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
113/PMK.02/2021

Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 25 Agu 2021
  • Diundangkan: 26 Agu 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 175 TAHUN 2023

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 28 TAHUN 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 27 Okt 2022
  • Diundangkan: 27 Okt 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BESARAN PERSENTASE | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
95/PMK.06/2022

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementeri...

  • Ditetapkan: 08 Jun 2022
  • Diundangkan: 13 Jun 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PENDAFTARAN | PENYETORAN/PELAPORAN PAJAK
59/PMK.03/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan ...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
INDONESIA | KEUANGAN PEMERINTAH
275/PMK.05/2014

Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-21/PB/2020

Mekanisme Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik

  • Ditetapkan: 27 Okt 2020
  • Diundangkan: 27 Okt 2020

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 29

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis dampak kebijakan perpajakan...
  • redistribusi pendapatan melalui pajak...
  • kebijakan perpajakan berkelanjutan...
  • strategi pengumpulan pajak untuk pemerataan...
  • evaluasi efektivitas insentif pajak...