JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 89 hasil yang relevan dengan "beban PPN "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
13/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
    127/PMK.05/2018

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

    • Ditetapkan: 21 Sep 2018
    • Diundangkan: 24 Sep 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORANG PRIBADI | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    120/PMK.03/2019

    Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

    • Ditetapkan: 23 Agu 2019
    • Diundangkan: 23 Agu 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
    256/PMK.05/2015

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    64P/HUM/2013

    Uji materiil Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 terhadap Undang-Undan...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
      266/PMK.05/2014

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      70 P/HUM/2013

      Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        234/PMK.05/2020

        Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

        • Ditetapkan: 30 Des 2020
        • Diundangkan: 30 Des 2020
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | MINYAK DAN GAS BUMI
        203/PMK.02/2018

        Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Us...

        • Ditetapkan: 31 Des 2018
        • Diundangkan: 31 Des 2018
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        59/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 4
          • 5
          • 6
          • ...
          • 9

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pajak pertambahan nilai...
          • struktur beban PPN...
          • kebijakan tarif PPN...
          • pengaruh PPN terhadap ekonomi...
          • administrasi PPN di Indonesia...