JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 76 hasil yang relevan dengan "efisiensi dalam pengelolaan utang "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN KAS
82/PMK.05/2018

Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 30 Jul 2018
  • Diundangkan: 30 Jul 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 114 TAHUN 2023

Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder

  • Ditetapkan: 30 Okt 2023
  • Diundangkan: 31 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBELIAN KEMBALI | PERUBAHAN
3/PMK.08/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 18 Jan 2021
  • Diundangkan: 19 Jan 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN ASET
56/PMK.08/2012

Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 18 Apr 2012
  • Diundangkan: 18 Apr 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | EVALUASI KINERJA
245/PMK.02/2016

Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
07 P/HUM/2018

Uji materiil terhadap PP 47 tahun 2017 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham PT Inalum

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    41/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945 dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendah...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBELIAN KEMBALI | PEMBELIAN
      149/PMK.08/2018

      Pembelian Kembali Surat Utang Negara

      • Ditetapkan: 23 Nov 2018
      • Diundangkan: 26 Nov 2018

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PASAR PERDANA
      192/PMK.08/2013

      Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Private Placement di Pasar Perdana Publik.

      • Ditetapkan: 16 Des 2013
      • Diundangkan: 16 Des 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      61/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8

        Loading...
        Quick Look - ??
        • efisiensi pengelolaan utang...
        • strategi pengelolaan utang negara...
        • analisis risiko utang...
        • optimalisasi pembiayaan publik...
        • kebijakan utang berkelanjutan...