262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 8

UU 16 TAHUN 2025

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

• Ditetapkan: 06 Okt 2025
• Diundangkan: 06 Okt 2025

Relevan terhadapPasal I

UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

• Ditetapkan: 16 Okt 2023
• Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadapPasal 14, Pasal 1, dan Pasal 52

PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

• Ditetapkan: 09 Sep 2023
• Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadapPasal 9

PMK 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

• Ditetapkan: 21 Jun 2024
• Diundangkan: 02 Jul 2024

PP 17 TAHUN 2022

Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusan...

• Ditetapkan: 18 Apr 2022
• Diundangkan: 18 Apr 2022

Relevan terhadapPasal 56

PMK 146 TAHUN 2023

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

• Ditetapkan: 27 Des 2023
• Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadapMemutuskan

68/PMK.010/2021

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandem...

• Ditetapkan: 21 Jun 2021
• Diundangkan: 22 Jun 2021

Relevan terhadapPasal 10

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

208/PMK.02/2020

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021

• Ditetapkan: 18 Des 2020
• Diundangkan: 21 Des 2020

Relevan terhadapPasal 1 dan Pasal 16