JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 73 hasil yang relevan dengan "insentif pajak provinsi "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEGAWAI NEGERI SIPIL | PETUNJUK TEKNIS
49/PMK.05/2020

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolis...

  • Ditetapkan: 11 Mei 2020
  • Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
80/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | DANA DESA | PENGELOLAAN
    PMK 145 TAHUN 2023

    Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 27 Des 2023
    • Diundangkan: 28 Des 2023
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA ALOKASI UMUM | DANA OTONOMI KHUSUS
    139/PMK.07/2019

    Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 07 Okt 2019
    • Diundangkan: 01 Jan 1900
    • Konsolidasi

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    233/PMK.07/2020

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 30 Des 2020
    • Diundangkan: 30 Des 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEGAWAI NEGERI SIPIL | TUNJANGAN KETIGA BELAS
    57/PMK.05/2019

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Keti...

    • Ditetapkan: 10 Mei 2019
    • Diundangkan: 10 Mei 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PETUNJUK TEKNIS
    58/PMK.05/2019

    Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara ...

    • Ditetapkan: 10 Mei 2019
    • Diundangkan: 10 Mei 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI KURANG BAYAR | TAHUN ANGGARAN 2012
    215/PMK.07/2014

    Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.

    • Ditetapkan: 03 Des 2014
    • Diundangkan: 03 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN KEDUA | TUNJANGAN KETIGA BELAS
    52/PMK.05/2018

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Keti...

    • Ditetapkan: 23 Mei 2018
    • Diundangkan: 23 Mei 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XVIII/2020

    Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

      • 1
      • ...
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      • 8

      Loading...
      Quick Look - ??
      • insentif pajak daerah...
      • stimulasi ekonomi daerah...
      • kebijakan fiskal provinsi...
      • pengurangan pajak untuk UMKM...
      • optimalisasi penerimaan pajak daerah...