JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 69 hasil yang relevan dengan "kearifan lokal "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
34/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    25/PUU-XX/2022

    Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      40/PUU-XX/2022

      Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        PP 59 TAHUN 2020

        Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

        • Ditetapkan: 08 Okt 2020
        • Diundangkan: 12 Okt 2020

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        54/PUU-XX/2022

        Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
          UU 11 TAHUN 2020

          Cipta Kerja

          • Ditetapkan: 02 Nov 2020
          • Diundangkan: 02 Nov 2020

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | FUNGSI
          PP 104 TAHUN 2015

          Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

          • Ditetapkan: 22 Des 2015
          • Diundangkan: 28 Des 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          5/PUU-XVI/2018

          Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KEGIATAN USAHA | PELAKSANAAN
            PP 23 TAHUN 2010

            Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

            • Ditetapkan: 01 Feb 2010
            • Diundangkan: 01 Feb 2010

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            57/PUU-XIV/2016

            Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

              Relevan terhadap

              • 1
              • ...
              • 4
              • 5
              • 6
              • 7

              Loading...
              Quick Look - ??
              • kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya...
              • konservasi budaya dan dampaknya pada ekonomi lokal...
              • kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan...
              • pemanfaatan potensi ekonomi daerah berbasis budaya...
              • strategi inovasi keuangan untuk pelestarian kearifan lokal...