JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 98 hasil yang relevan dengan "nilai wajar akuntansi "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
10/PUU-XVIII/2020

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    IURAN PENSIUN | BIDANG ANGGARAN
    139/PMK.02/2017

    Pengelolaan Akumulasi Luran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

    • Ditetapkan: 23 Okt 2017
    • Diundangkan: 23 Okt 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | BIDANG ANGGARAN
    174/PMK.02/2017

    Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Neg...

    • Ditetapkan: 23 Nov 2017
    • Diundangkan: 23 Nov 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
    53/PMK.02/2016

    Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Nega...

    • Ditetapkan: 04 Apr 2016
    • Diundangkan: 04 Apr 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | IURAN
    241/PMK.02/2016

    Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jami...

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | IURAN
    248/PMK.02/2016

    Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indones...

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    116/PMK.05/2020

    Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas B...

    • Ditetapkan: 31 Agu 2020
    • Diundangkan: 01 Sep 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEGAWAI NEGERI SIPIL | PENSIUN
    201/PMK.02/2015

    Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 11 Nov 2015
    • Diundangkan: 11 Nov 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    236/PMK.05/2016

    Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    234/PMK.05/2020

    Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

    • Ditetapkan: 30 Des 2020
    • Diundangkan: 30 Des 2020
    • 1
    • ...
    • 4
    • 5
    • 6
    • ...
    • 10

    Loading...
    Quick Look - ??
    • nilai wajar akuntansi...
    • prinsip akuntansi melalui nilai wajar...
    • dampak nilai wajar pada laporan keuangan...
    • kebijakan kementerian keuangan terkait nilai wajar...
    • pengawasan nilai wajar dalam investasi pemerintah...