Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Relevan terhadap
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Relevan terhadap
Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Relevan terhadap
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07 /2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Relevan terhadap
Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window
Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah
Relevan terhadap
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Relevan terhadap