JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.794 hasil yang relevan dengan "pengawasan dan evaluasi program pemerintah "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG MILIK NEGARA
PMK 118 TAHUN 2023

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

  • Ditetapkan: 09 Nov 2023
  • Diundangkan: 13 Nov 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PMK 130 TAHUN 2024

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATA CARA
PMK 68 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Ken...

  • Ditetapkan: 12 Jul 2023
  • Diundangkan: 13 Jul 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PELAKSANAAN ANGGARAN | AKHIR TAHUN ANGGARAN
PMK 84 TAHUN 2025

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan

  • Ditetapkan: 21 Nov 2025
  • Diundangkan: 26 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KEMENTERIAN KEUANGAN | MANAJEMEN TALENTA
PMK 38 TAHUN 2025

Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jun 2025
  • Diundangkan: 13 Jun 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 167 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBIAYAAN | DEFISIT ANGGARAN
PMK 101 TAHUN 2025

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PELAPORAN KEUANGAN | BIDANG UMUM
PP 43 TAHUN 2025

Pelaporan Keuangan

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG IMPOR | KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
KEP-97/BC/2025

Penerapan E-Seal Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan/Atau Barang Ekspor

  • Ditetapkan: 23 Mei 2025
  • Diundangkan: 23 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
APBD | KEBIJAKAN FISKAL
PMK 101 TAHUN 2024

Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara d...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 19 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 180

Loading...
Quick Look - ??
  • pengawasan anggaran pemerintah...
  • evaluasi kinerja program sosial...
  • transparansi penggunaan dana...
  • efektivitas pengelolaan keuangan...
  • akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah...