JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 76 hasil yang relevan dengan "pengelolaan anggaran pemerintah lokal "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PENGELOLAAN
PMK 145 TAHUN 2023

Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
UU 11 TAHUN 2020

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 02 Nov 2020
  • Diundangkan: 02 Nov 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN KEDUA | DANA ALOKASI KHUSUS
197/PMK.07/2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

  • Ditetapkan: 14 Des 2020
  • Diundangkan: 15 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGELOLAAN
9/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

  • Ditetapkan: 05 Feb 2020
  • Diundangkan: 05 Feb 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
5/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    3/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | WAJIB PAJAK | INSENTIF PAJAK
      9/PMK.03/2021

      Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

      • Ditetapkan: 01 Feb 2021
      • Diundangkan: 02 Feb 2021

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
      48/PMK.07/2019

      Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

      • Ditetapkan: 05 Apr 2019
      • Diundangkan: 09 Apr 2019

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | PROGRAM PEN | COVID-19
      110/PMK.03/2020

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

      • Ditetapkan: 14 Agu 2020
      • Diundangkan: 14 Agu 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PILOTING SISTEM | BIDANG PERBENDAHARAAN
      159/PMK.05/2018

      Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

      • Ditetapkan: 14 Des 2018
      • Diundangkan: 21 Des 2018

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      • 8

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pengelolaan anggaran daerah...
      • transparansi anggaran pemerintah...
      • efisiensi pengeluaran publik...
      • perencanaan keuangan daerah...
      • akuntabilitas penggunaan dana pemerintah...