JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 60 hasil yang relevan dengan "penguatan sektor publik "
Dalam 0.076 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
42/PUU-XVIII/2020

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    102/PUU/XVI/2018

    Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      32/PUU-XVIII/2020

      Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
        229/PMK.01/2019

        Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

        • Ditetapkan: 31 Des 2019
        • Diundangkan: 31 Des 2019
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
        87/PMK.01/2019

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

        • Ditetapkan: 11 Jun 2019
        • Diundangkan: 11 Jun 2019
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        54/PUU-XVII/2019

        Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          5/PUU-XVIII/2020

          Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
            212/PMK.01/2017

            Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

            • Ditetapkan: 29 Des 2017
            • Diundangkan: 29 Des 2017
            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
            25/PUU-XII/2014

            Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
              217/PMK.01/2018

              Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

              • Ditetapkan: 31 Des 2018
              • Diundangkan: 31 Des 2018
              • 1
              • ...
              • 4
              • 5
              • 6

              Loading...
              Quick Look - ??
              • penguatan kapasitas instansi pemerintah...
              • transparansi anggaran sektor publik...
              • efisiensi pengelolaan keuangan negara...
              • inovasi layanan publik melalui digitalisasi...
              • akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan...