34/PMK.02/2015

Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

• Ditetapkan: 02 Mar 2015
• Diundangkan: 02 Mar 2015

Relevan terhadapPasal 21

188/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

• Ditetapkan: 05 Des 2016
• Diundangkan: 05 Des 2016

Relevan terhadapPasal 80, Pasal 93, dan Pasal 265

PP 74 TAHUN 2011

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

• Ditetapkan: 29 Des 2011
• Diundangkan: 29 Des 2011

Relevan terhadapPasal 57

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

UU 11 TAHUN 2012

Sistem Peradilan Pidana Anak.

• Ditetapkan: 30 Jul 2012
• Diundangkan: 30 Jul 2012

Relevan terhadapPasal 44 dan Memutuskan

85/PMK.01/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01 /2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan...

• Ditetapkan: 27 Apr 2015
• Diundangkan: 28 Apr 2015

Relevan terhadapPasal 15

PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

• Ditetapkan: 02 Okt 2018
• Diundangkan: 05 Okt 2018

UU 13 TAHUN 2016

Paten

• Ditetapkan: 26 Agu 2016
• Diundangkan: 26 Agu 2016

Relevan terhadapPasal 1

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

924/KMK.011/2018

Kementerian Keuangan Corporate University

• Ditetapkan: 31 Des 2018

Relevan terhadapMemutuskan