JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 193 hasil yang relevan dengan "sanksi administratif usaha "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
115/PMK.03/2021

Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersif...

  • Ditetapkan: 30 Agu 2021
  • Diundangkan: 31 Agu 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | CIPTA KERJA | PENYELENGGARAAN
PP 23 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Kehutanan

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021
Thumbnail
EKOSISTEM | GAMBUT
PP 71 TAHUN 2014

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

  • Ditetapkan: 12 Sep 2014
  • Diundangkan: 12 Sep 2014

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
MITRA USAHA | PENILAIAN
PP 5 TAHUN 2013

Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan.

  • Ditetapkan: 02 Jan 2013
  • Diundangkan: 02 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PANAS BUMI
UU 21 TAHUN 2014

Panas Bumi

  • Ditetapkan: 17 Sep 2014
  • Diundangkan: 17 Sep 2014

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENGAWASAN | SANKSI ADMINISTRATIF
157/PMK.04/2017

Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi A...

  • Ditetapkan: 06 Nov 2017
  • Diundangkan: 06 Nov 2017

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KEGIATAN USAHA | PENYEDIAAN
PP 14 TAHUN 2012

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

  • Ditetapkan: 24 Jan 2012
  • Diundangkan: 24 Jan 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
OTORITAS JASA KEUANGAN | BIDANG LAIN-LAIN
197/PMK.010/2018

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa ...

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 26 TAHUN 2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 15 Agu 2022
  • Diundangkan: 15 Agu 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PENILAI | PERUBAHAN
56/PMK.01/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/ 2014 tentang Penilai Publik.

  • Ditetapkan: 17 Apr 2017
  • Diundangkan: 17 Apr 2017

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 20

Loading...
Quick Look - ??
  • sanksi administratif pajak...
  • kebijakan perpajakan Indonesia...
  • prosedur pengenaan sanksi...
  • perlindungan usaha melalui regulasi...
  • transparansi keuangan negara...