JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 57 hasil yang relevan dengan "sistem pengaduan keuangan "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-XVIII/2020

Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
    234/PMK.01/2015

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 21 Des 2015
    • Diundangkan: 21 Des 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    95/PUU-XI/2013

    Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KESEHATAN | JAMINAN
      PERPRES 12 TAHUN 2013

      Jaminan Kesehatan.

      • Ditetapkan: 18 Jan 2013
      • Diundangkan: 18 Jan 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
      87/PMK.01/2019

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 11 Jun 2019
      • Diundangkan: 11 Jun 2019
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
      212/PMK.01/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 29 Des 2017
      • Diundangkan: 29 Des 2017
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      102/PUU/XVI/2018

      Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
        14/PMK.09/2017

        Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 13 Feb 2017
        • Diundangkan: 13 Feb 2017
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
        138/PMK.01/2018

        Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

        • Ditetapkan: 21 Sep 2018
        • Diundangkan: 01 Okt 2018
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        5/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 4
          • 5
          • 6

          Loading...
          Quick Look - ??
          • sistem laporan keuangan publik...
          • pengawasan anggaran daerah...
          • transparansi pengelolaan dana...
          • mekanisme pengaduan masyarakat...
          • audit kinerja lembaga keuangan...