JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 211 hasil yang relevan dengan "transparansi data pajak HS code "
Dalam 0.01 detik
Thumbnail
BIDANG UMUM | PEMBUATAN RESIN
121/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi ...

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
119/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, C...

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2014 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
128/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBUATAN SMART CARD | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
131/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik, ...

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | BALLPOINT
122/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint dan Casing Crayon untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | PERALATAN TELEKOMUNIKASI
129/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | KABEL SERAT OPTIK
130/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | KEMITRAAN EKONOMI
209/PMK.04/2022

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PMK 94 TAHUN 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan...

  • Ditetapkan: 02 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024
Thumbnail
BARANG IMPOR | TARIF BEA MASUK
72/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ne...

  • Ditetapkan: 23 Jun 2021
  • Diundangkan: 24 Jun 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 22

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi data pajak...
  • HS code pengelolaan pajak...
  • kebijakan fiskal transparan...
  • compliance pajak HS code...
  • analisis data pajak internasional...