JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 1.098 hasil yang relevan dengan "Pajak dan penerimaan negara "
    Dalam 0.021 detik
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | ALOKASI SEMENTARA
    197/PMK.07/2011

    Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.

    • Ditetapkan: 02 Des 2011
    • Diundangkan: 02 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    MINYAK GORENG | TAHUN ANGGARAN 2011
    26/PMK.011/2011

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 14 Feb 2011
    • Diundangkan: 14 Feb 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2011
    29/PMK.011/2011

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 28 Feb 2011
    • Diundangkan: 28 Feb 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SUMBER DAYA PANAS BUMI
    231/PMK.011/2011

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkita...

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2017 | TATA CARA
    93/PMK.02/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

    • Ditetapkan: 14 Jul 2017
    • Diundangkan: 14 Jul 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | TERUTANG
    PP 34 TAHUN 2010

    Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

    • Ditetapkan: 12 Feb 2010
    • Diundangkan: 12 Feb 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PENGHASILAN BRUTO | PERUBAHAN KEDUA
    207/PMK.010/2015

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari...

    • Ditetapkan: 20 Nov 2015
    • Diundangkan: 20 Nov 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | ALOKASI SEMENTARA
    218/PMK.07/2012

    Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

    • Ditetapkan: 21 Des 2012
    • Diundangkan: 21 Des 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM | KEMENTERIAN KEUANGAN
    240/PMK.01/2015

    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 22 Des 2015
    • Diundangkan: 22 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | BIDANG ANGGARAN
    258/PMK.02/2015

    Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 49
    • 50
    • 51
    • ...
    • 110
    Quick Look - ??