JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 517 hasil yang relevan dengan "insentif pajak untuk sektor produktif "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
143/PMK.02/2015

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2015
  • Diundangkan: 24 Jul 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
MINYAK DAN GAS BUMI | REKENING
113/PMK.02/2009

Rekening Minyak dan Gas Bumi.

  • Ditetapkan: 23 Jun 2009
  • Diundangkan: 23 Jun 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
35/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      128/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        PP 55 TAHUN 2005

        Dana Perimbangan

        • Ditetapkan: 09 Des 2005
        • Diundangkan: 09 Des 2005

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
        Kpres 72 TAHUN 2004

        Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

        • Ditetapkan: 06 Sep 2004
        • Diundangkan: 06 Sep 2004
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
        120/PMK.05/2009

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

        • Ditetapkan: 07 Jul 2009
        • Diundangkan: 07 Jul 2009
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
        234/PMK.05/2011

        Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 23 Des 2011
        • Diundangkan: 23 Des 2011
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        93/PMK.02/2011

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

        • Ditetapkan: 27 Jun 2011
        • Diundangkan: 27 Jun 2011
        • 1
        • ...
        • 49
        • 50
        • 51
        • 52

        Loading...
        Quick Look - ??
        • insentif pajak sektor produktif...
        • kebijakan fiskal untuk industri...
        • dukungan pajak untuk UMKM...
        • stimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pajak...
        • pemotongan pajak bagi sektor inovatif...