JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 541 hasil yang relevan dengan "kebijakan fiskal untuk energi bersih "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERENCANAAN
PP 44 TAHUN 2004

Perencanaan Hutan

  • Ditetapkan: 18 Okt 2004
  • Diundangkan: 18 Okt 2004

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | SISTEM AKUNTANSI
216/PMK.05/2016

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
145/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 t...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
    259/PMK.05/2014

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MPR | DPD
    UU 27 TAHUN 2009

    Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    • Ditetapkan: 29 Agu 2009
    • Diundangkan: 29 Agu 2009

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-VI/2008

    Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
      180/PMK.07/2015

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

      • Ditetapkan: 25 Sep 2015
      • Diundangkan: 25 Sep 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
      PP 90 TAHUN 2010

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Des 2010
      • Diundangkan: 27 Des 2010

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFORMASI PUBLIK | KEMENTERIAN KEUANGAN
      200/PMK.01/2016

      Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan D...

      • Ditetapkan: 27 Des 2016
      • Diundangkan: 27 Des 2016
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      91/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 49
        • 50
        • 51
        • ...
        • 55

        Loading...
        Quick Look - ??
        • kebijakan fiskal energi bersih...
        • insentif pajak untuk energi terbarukan...
        • pendanaan proyek energi ramah lingkungan...
        • pembiayaan infrastruktur energi bersih...
        • strategi pengurangan emisi karbon melalui kebijakan fiskal...