JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 556 hasil yang relevan dengan "analisis biaya dan manfaat proyek "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
248/PMK.05/2012

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 28 Des 2012
  • Diundangkan: 28 Des 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
PP 2 TAHUN 2006

Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

  • Ditetapkan: 30 Jan 2006
  • Diundangkan: 30 Jan 2006

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
225/PMK.05/2016

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
57/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    271/PMK.05/2014

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    77/PUU-IX/2011

    Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      84/PUU-IX/2011

      Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        INDONESIA | TATA KELOLA
        141/PMK.010/2009

        Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

        • Ditetapkan: 31 Agu 2009
        • Diundangkan: 31 Agu 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        25/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          113/PUU-XIII/2015

          Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 50
            • 51
            • 52
            • ...
            • 56

            Loading...
            Quick Look - ??
            • analisis biaya...
            • manfaat proyek publik...
            • evaluasi investasi...
            • pengembangan ekonomi berkelanjutan...
            • pengelolaan anggaran pemerintah...