JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 551 hasil yang relevan dengan "integrasi e-Filing dan perpajakan "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAKSANAAN | TATACARA PEMBAYARAN
190/PMK.05/2012

Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 29 Nov 2012
  • Diundangkan: 29 Nov 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
73 P/HUM/2013

Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
    143/PMK.02/2015

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

    • Ditetapkan: 24 Jul 2015
    • Diundangkan: 24 Jul 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
    225/PMK.05/2016

    Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    FAKTUR PAJAK | BIDANG PAJAK
    84/PMK.03/2012

    Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

    • Ditetapkan: 06 Jun 2012
    • Diundangkan: 06 Jun 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
    68/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 27 Mar 2015
    • Diundangkan: 27 Mar 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    46/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      77/PUU-VIII/2010

      Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | GUDANG BERIKAT
        143/PMK.04/2011

        Gudang Berikat.

        • Ditetapkan: 26 Agu 2011
        • Diundangkan: 05 Sep 2011

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATA CARA | VERIFIKASI
        146/PMK.03/2012

        Tata Cara Verifikasi.

        • Ditetapkan: 10 Sep 2012
        • Diundangkan: 10 Sep 2012

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 50
        • 51
        • 52
        • ...
        • 56

        Loading...
        Quick Look - ??
        • integrasi e-Filing...
        • sistem perpajakan elektronik...
        • efisiensi administrasi pajak...
        • transparansi laporan pajak...
        • kebijakan perpajakan digital...