JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 536 hasil yang relevan dengan "pengelolaan aset UMKM secara efisien "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
230/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Hibah.

  • Ditetapkan: 21 Des 2011
  • Diundangkan: 21 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
154/PMK.05/2013

Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 13 Nov 2013
  • Diundangkan: 13 Nov 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
41/PMK.09/2010

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 22 Feb 2010
  • Diundangkan: 22 Feb 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG MILIK NEGARA | PENILAIAN
179/PMK.06/2009

Penilaian Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 16 Nov 2009
  • Diundangkan: 19 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
46/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      41/PUU-XI/2013

      Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        25/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          35/PUU-XI/2013

          Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            93/PMK.02/2011

            Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

            • Ditetapkan: 27 Jun 2011
            • Diundangkan: 27 Jun 2011
            • 1
            • ...
            • 50
            • 51
            • 52
            • 53
            • 54

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pengelolaan aset UMKM...
            • efisiensi pengelolaan keuangan...
            • strategi pembiayaan UMKM...
            • optimalisasi aset perusahaan kecil...
            • kebijakan fiskal untuk UMKM...