JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 544 hasil yang relevan dengan "regulasi pajak untuk proyek asing "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
76/PMK.03/2010

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 31 Mar 2010
  • Diundangkan: 31 Mar 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
234/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 23 Des 2011
  • Diundangkan: 23 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
49/PMK.02/2011

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 17 Mar 2011
  • Diundangkan: 17 Mar 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
Kpres 72 TAHUN 2004

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 06 Sep 2004
  • Diundangkan: 06 Sep 2004
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  • Ditetapkan: 30 Des 2005
  • Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN | KLASIFIKASI
101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 11 Jul 2011
  • Diundangkan: 11 Jul 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
PP 2 TAHUN 2006

Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

  • Ditetapkan: 30 Jan 2006
  • Diundangkan: 30 Jan 2006

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    151/PMK.05/2011

    Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 12 Sep 2011
    • Diundangkan: 12 Sep 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      • 1
      • ...
      • 50
      • 51
      • 52
      • ...
      • 55

      Loading...
      Quick Look - ??
      • regulasi pajak investasi asing...
      • kebijakan perpajakan untuk perusahaan multinasional...
      • insentif pajak untuk proyek asing...
      • kepatuhan pajak internasional...
      • penghindaran pajak dan pertukaran informasi antarnegara...