JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.006 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN | PENGENAAN
    636/KMK.04/1994

    Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghas...

    • Ditetapkan: 29 Des 1994
    • Diundangkan: 29 Des 1994
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIVIDEN | PENYERTAAN MODAL
    650/KMK.04/1994

    Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek

    • Ditetapkan: 29 Des 1994
    • Diundangkan: 29 Des 1994
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA PENSIUN | OBYEK PAJAK
    651/KMK.04/1994

    Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan

    • Ditetapkan: 29 Des 1994
    • Diundangkan: 29 Des 1994
    Thumbnail
    LIMBAH/SAMPAH PLASTIK | PENYELESAIAN
    2/KMK.01/1995

    Penyelesaian Limbah/Sampah Plastik Impor yang Telah Diserahkan oleh Pemiliknya Kepada Pemerintah dan yang Tidak Ada Nama/Alamat Importirnya

    • Ditetapkan: 03 Jan 1995
    • Diundangkan: 03 Jan 1995
    Thumbnail
    PENYEDIAAN | PITA CUKAI
    6/KMK.01/1995

    Penyediaan dan Pemesanan Pita-Pita Cukai

    • Ditetapkan: 04 Jan 1995
    • Diundangkan: 04 Jan 1995
    Thumbnail
    REASURANSI | IZIN USAHA
    27/KMK.017/1995

    Pemberian Izin Usaha di Bidang Reasuransi Kepada Pt Reasuransi Nasional Indonesia

    • Ditetapkan: 09 Jan 1995
    • Diundangkan: 09 Jan 1995
    Thumbnail
    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | RUMAH MURAH
    29/KMK.04/1995

    Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Ri Nomor 832/KMK.00/89 tentang Penetapan Rumah Murah yang Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah.

    • Ditetapkan: 09 Jan 1995
    • Diundangkan: 09 Jan 1995
    Thumbnail
    BENIH KEDELE | SUBSIDI
    69/KMK.016/1995

    Subsidi Benih Kedele Bersertifikat yang Berasal Dari Produksi Pt Pertani (Persero) untuk Keperluan Program Pemerintah Tahun 1995

    • Ditetapkan: 31 Jan 1995
    • Diundangkan: 31 Jan 1995
    Thumbnail
    PADI BENIH | SUBSIDI
    66/KMK.016/1995

    Subsidi Benih Padi Bersertifikat/Label Biru yang Berasal Dari Produksi Perum Sang Hyang Seri untuk Keperluan Program Pemerintah Tahun 1995

    • Ditetapkan: 31 Jan 1995
    • Diundangkan: 31 Jan 1995
    Thumbnail
    75/KMK.017/1995

    Harga Ekspor atas Crude Palm Oil (Cpo), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (Rbd Oil), Crude Olein dan Refined Bleached Deodorized Olein (Rbd Olein) ...

    • Ditetapkan: 31 Jan 1995
    • Diundangkan: 31 Jan 1995
    • 1
    • ...
    • 521
    • 522
    • 523
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??