JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15062 (Release-14)

    Ditemukan 639 hasil yang relevan dengan "partisipasi masyarakat dalam penganggaran publik "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    67 P/HUM/2014

    Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan PTPN III bertentangan d...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
      210/PMK.02/2019

      Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

      • Ditetapkan: 31 Des 2019
      • Diundangkan: 31 Des 2019
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      102/PUU/XVI/2018

      Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        62/PUU-XI/2013

        Pengujian UU Nomor 17/2003

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          26/PUU-XII/2014

          Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            58/PUU-XI/2013

            Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik I...

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
              70 P/HUM/2013

              Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

                Relevan terhadap, , dan

                Thumbnail
                Tidak Berlaku
                ASET TETAP | ENTITAS PEMERINTAH PUSAT
                1/PMK.06/2013

                Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

                • Ditetapkan: 02 Jan 2013
                • Diundangkan: 03 Jan 2013

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                Tidak Berlaku
                BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
                162/PMK.07/2015

                Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

                • Ditetapkan: 21 Agu 2015
                • Diundangkan: 21 Agu 2015

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
                64/PUU-XI/2013

                Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

                  Relevan terhadap, , dan

                  • 1
                  • ...
                  • 52
                  • 53
                  • 54
                  • ...
                  • 64
                  Quick Look - ??