JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 556 hasil yang relevan dengan "pasar Indonesia "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
23/PUU-IX/2011

Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA | PENGANGKATAN DEWAN DIREKTUR
    106/PMK.06/2009

    Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 10 Jun 2009
    • Diundangkan: 10 Jun 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    35/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | BARANG RAMPASAN | BARANG GRATIFIKASI
      03/PMK.06/2011

      Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

      • Ditetapkan: 05 Jan 2011
      • Diundangkan: 06 Jan 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INDONESIA | LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
      140/PMK.010/2009

      Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | HASIL TEMBAKAU
      179/PMK.011/2012

      Tarif Cukai Hasil Tembakau.

      • Ditetapkan: 12 Nov 2012
      • Diundangkan: 12 Nov 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | TAHUN ANGGARAN 2010
      138/PMK.07/2009

      Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing D...

      • Ditetapkan: 28 Agu 2009
      • Diundangkan: 28 Agu 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PENGHASILAN | DISKONTO SUARAT PERBENDAHARAAN NEGARA
      PP 11 TAHUN 2006

      Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

      • Ditetapkan: 15 Apr 2006
      • Diundangkan: 15 Apr 2006

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        143/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 52
          • 53
          • 54
          • 55
          • 56

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kebijakan fiskal Indonesia...
          • manajemen utang pemerintah...
          • transparansi anggaran publik...
          • investasi asing langsung...
          • perpajakan digital di Indonesia...