JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 551 hasil yang relevan dengan "perdagangan digital dan e-commerce "
Dalam 0.047 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
91/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | VERIFIKASI
    146/PMK.03/2012

    Tata Cara Verifikasi.

    • Ditetapkan: 10 Sep 2012
    • Diundangkan: 10 Sep 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
    30/PMK.010/2010

    Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

    • Ditetapkan: 09 Feb 2010
    • Diundangkan: 09 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG FISKAL | KLASIFIKASI BARANG
    132/PMK.010/2015

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk ata...

    • Ditetapkan: 08 Jul 2015
    • Diundangkan: 09 Jul 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERLAKUAN KEPABEANAN | AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
    219/PMK.04/2010

    Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator.

    • Ditetapkan: 09 Des 2010
    • Diundangkan: 09 Des 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INDONESIA | LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
    140/PMK.010/2009

    Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2009
    • Diundangkan: 31 Agu 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGGARAN | KLASIFIKASI
    101/PMK.02/2011

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 11 Jul 2011
    • Diundangkan: 11 Jul 2011
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM KLASIFIKASI BARANG
      213/PMK.011/2011

      Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

      • Ditetapkan: 14 Des 2011
      • Diundangkan: 14 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      PP 24 TAHUN 2008

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta, 2008

      • Ditetapkan: 10 Mar 2008
      • Diundangkan: 10 Mar 2008

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 52
      • 53
      • 54
      • 55
      • 56

      Loading...
      Quick Look - ??
      • perdagangan digital...
      • e-commerce taxation...
      • regulasi pajak e-commerce...
      • kebijakan perdagangan daring...
      • perlindungan konsumen digital...