JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 559 hasil yang relevan dengan "kebijakan ekonomi "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
145/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 t...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    12/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
      235/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
      19/PUU-VIII/2010

      Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        54/PUU-VI/2008

        Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
          234/PMK.05/2011

          Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

          • Ditetapkan: 23 Des 2011
          • Diundangkan: 23 Des 2011
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          RENCANA KERJA PEMERINTAH
          PP 20 TAHUN 2004

          Rencana Kerja Pemerintah

          • Ditetapkan: 05 Agu 2004
          • Diundangkan: 05 Agu 2004

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
          28/PMK.05/2010

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

          • Ditetapkan: 04 Feb 2010
          • Diundangkan: 04 Feb 2010
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          128/PUU-VII/2009

          Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 53
            • 54
            • 55
            • 56

            Loading...
            Quick Look - ??
            • kebijakan fiskal...
            • pengelolaan anggaran negara...
            • reformasi pajak...
            • pertumbuhan ekonomi berkelanjutan...
            • strategi investasi publik...