JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 565 hasil yang relevan dengan "kewenangan pengelolaan daerah "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | TATA CARA PELAKSANAAN
134/PMK.06/2009

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh ...

  • Ditetapkan: 24 Agu 2009
  • Diundangkan: 24 Agu 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG MILIK NEGARA | PENILAIAN
179/PMK.06/2009

Penilaian Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 16 Nov 2009
  • Diundangkan: 19 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
206/PMK.05/2010

Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

  • Ditetapkan: 29 Nov 2010
  • Diundangkan: 29 Nov 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    120/PMK.05/2009

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2009
    • Diundangkan: 07 Jul 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    93/PMK.02/2011

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    128/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      143/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
        80/PMK.05/2007

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

        • Ditetapkan: 18 Jul 2007
        • Diundangkan: 18 Jul 2007
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEUANGAN | PERIMBANGAN
        UU 25 TAHUN 1999

        Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

        • Ditetapkan: 17 Mei 1999
        • Diundangkan: 17 Mei 1999

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 55
        • 56
        • 57

        Loading...
        Quick Look - ??
        • kewenangan pengelolaan keuangan daerah...
        • transparansi pengelolaan anggaran daerah...
        • efisiensi pengeluaran daerah...
        • kebijakan fiskal untuk otonomi daerah...
        • akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah...