Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.009 detikHUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
11/PMK.06/2022
Penyelesaian Piutang lnstansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme ...
TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
10/PMK.05/2022
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PEDOMAN UMUM
12/PMK.02/2022
Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
9/PMK.02/2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak As...
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-1/PB/2022
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
14/PMK.02/2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada Badan...
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 81 TAHUN 2019
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
BEA MASUK ANTI DUMPING | REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
15/PMK.010/2022
Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) dari Republik Rakyat Tiongkok