29. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK BEA METERAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................….(1) SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN ATAS ........... (2) NOMOR .................. (3) KEPALA .................(4), Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama...………….(5) nomor .............(6) tanggal...……….(7) ^ yang diterima...…………(8) tanggal...………..(9) berdasarkan bukti penerimaan nomor...………(10) tanggal ...............(11) tentang Keberatan Wajib Pajak atas …………..(12) nomor ...............(13) tanggal .............(14) Masa/Tahun Pajak ...................(15); b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor ...............(16) tanggal...………..(17); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan atas...…………..(18); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.... Tahun 2024 tentang Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 5....………………………………………………………………(19);

PMK 78 TAHUN 2024

Daftar Files

Infografis

Produk Hukum Terkait

PP 3 TAHUN 2022

PMK 118 TAHUN 2024

UU 10 TAHUN 2020

PMK 86 TAHUN 2024

29/PMK.03/2020

PP 9 TAHUN 2021

Infografis

Riwayat Dokumen (3)

Riwayat

Pembentukan