JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 634 hasil yang relevan dengan "transfer daerah "
Dalam 0.01 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAKSANAAN | TATACARA PEMBAYARAN
190/PMK.05/2012

Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 29 Nov 2012
  • Diundangkan: 29 Nov 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | UTANG PEMERINTAH
181/PMK.05/2015

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

  • Ditetapkan: 25 Sep 2015
  • Diundangkan: 25 Sep 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
14/PMK.05/2013

Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 04 Jan 2013
  • Diundangkan: 04 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2012
242/PMK.07/2011

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 27 Des 2011
  • Diundangkan: 27 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN | PERUBAHAN
70/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu M...

  • Ditetapkan: 31 Mar 2015
  • Diundangkan: 31 Mar 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ALOKASI SEMENTARA | TAHUN ANGGARAN 2010
66/PMK.07/2010

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010

  • Ditetapkan: 19 Mar 2010
  • Diundangkan: 19 Mar 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI | SUMBER DAYA ALAM
136/PMK.07/2009

Alokasi Kurang Bayar dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

  • Ditetapkan: 25 Agu 2009
  • Diundangkan: 25 Agu 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL | ALOKASI KURANG BAYAR
164/PMK.07/2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
52/PUU-IX/2011

Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | ALOKASI DIFINITIF
    195/PMK.07/2011

    Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 01 Des 2011
    • Diundangkan: 01 Des 2011

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 57
    • 58
    • 59
    • ...
    • 64

    Loading...
    Quick Look - ??
    • transfer daerah...
    • alokasi anggaran...
    • kebijakan fiskal...
    • insentif daerah...
    • pengelolaan keuangan daerah...