JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 180 hasil yang relevan dengan "DAU "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMERINTAHAN DAERAH
UU 1 TAHUN 2022

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

  • Ditetapkan: 05 Jan 2022
  • Diundangkan: 05 Jan 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
30/PMK.08/2021

Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

  • Ditetapkan: 31 Mar 2021
  • Diundangkan: 01 Apr 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA DESA | DANA DESA | PENGGUNAAN
PMK 108 TAHUN 2024

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA BAGI HASIL | DAERAH OTONOM
86/PMK.07/2018

Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pen...

  • Ditetapkan: 07 Agu 2018
  • Diundangkan: 07 Agu 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KEUANGAN DAERAH | PENGELOLAAN
PP 12 TAHUN 2019

Pengelolaan Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 06 Mar 2019
  • Diundangkan: 06 Mar 2019

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH | DANA ALOKASI UMUM
121/PMK.07/2017

Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ atau Dana Bagi Hasil.

  • Ditetapkan: 05 Sep 2017
  • Diundangkan: 05 Sep 2017

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA DESA | TRANSFER KE DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
145/PMK.07/2018

Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi da...

  • Ditetapkan: 14 Nov 2018
  • Diundangkan: 14 Nov 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA ALOKASI UMUM | DANA BAGI HASIL
18/PMK.07/2017

Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

  • Ditetapkan: 14 Feb 2017
  • Diundangkan: 14 Feb 2017

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA ALOKASI UMUM | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
127/PMK.07/2017

Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017.

  • Ditetapkan: 19 Sep 2017
  • Diundangkan: 19 Sep 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | DANA JAMINAN | INFRASTRUKTUR
125/PMK.08/2017

Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

  • Ditetapkan: 18 Sep 2017
  • Diundangkan: 18 Sep 2017

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 18

Loading...
Quick Look - ??
  • DAU (Dana Alokasi Umum)...
  • pengelolaan anggaran daerah...
  • evaluasi kinerja keuangan daerah...
  • alokasi dana pembangunan...
  • transparansi keuangan pemerintah...