JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 153 hasil yang relevan dengan "Implementasi PPN dan keberlanjutan industri "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
BIDANG UMUM | KEARSIPAN
196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 20 Des 2019
  • Diundangkan: 23 Des 2019
Thumbnail
PEMBAYARAN BEA MASUK | DIRJEN BEA CUKAI
PER-33/BC/2016

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik

  • Ditetapkan: 01 Agu 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
80/PMK.05/2016

Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

  • Ditetapkan: 16 Mei 2016
  • Diundangkan: 16 Mei 2016
Thumbnail
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | PELABUHAN BEBAS KARIMUN
PP 48 TAHUN 2007

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

  • Ditetapkan: 20 Agu 2007
  • Diundangkan: 20 Agu 2007
Thumbnail
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | PELABUHAN BEBAS BINTAN
PP 47 TAHUN 2007

Kawasa Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

  • Ditetapkan: 20 Agu 2007
  • Diundangkan: 20 Agu 2007
Thumbnail
PELABUHAN BEBAS BATAM | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
PP 46 TAHUN 2007

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

  • Ditetapkan: 20 Agu 2007
  • Diundangkan: 20 Agu 2007
Thumbnail
RUMAH SUSUN SEDERHANA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 20 TAHUN 2011

Rumah Susun

  • Ditetapkan: 10 Nov 2011
  • Diundangkan: 10 Nov 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUMAHAN | KAWASAN PERMUKIMAN
UU 1 TAHUN 2011

Perumahan dan Kawasan Permukiman

  • Ditetapkan: 12 Jan 2011
  • Diundangkan: 12 Jan 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PENCAIRAN DANA | BIDANG PERBENDAHARAAN
235/PMK.05/2012

Tata Cara Pencairan Dana Kegiatan Capacity Building Program Kreditanstalt Fur Wiederaufbau-Industrial Efficiency And Pollution Control Tahap I.

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PEDOMAN UMUM | TAHUN ANGGARAN 2014
180/PMK.07/2013

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 13 Des 2013
  • Diundangkan: 13 Des 2013

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 16

Loading...
Quick Look - ??
  • Implementasi PPN...
  • keberlanjutan industri...
  • kebijakan perpajakan hijau...
  • insentif fiskal untuk keberlanjutan...
  • pajak dan investasi berkelanjutan...