JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 183 hasil yang relevan dengan "Integrasi data bea cukai dan HS Code "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2014 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
128/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBUATAN SMART CARD | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
131/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik, ...

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | BALLPOINT
122/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint dan Casing Crayon untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | PERALATAN TELEKOMUNIKASI
129/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | KABEL SERAT OPTIK
130/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
DOKUMEN PELENGKAP | PABEAN
175/PMK.04/2014

Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik.

  • Ditetapkan: 28 Agu 2014
  • Diundangkan: 28 Agu 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
80/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan ...

  • Ditetapkan: 28 Jun 2021
  • Diundangkan: 29 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
70/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerin...

  • Ditetapkan: 23 Jun 2021
  • Diundangkan: 23 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
73/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengeriai Suatu Kemitraan Ekonomi

  • Ditetapkan: 23 Jun 2021
  • Diundangkan: 24 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG IMPOR | TARIF BEA MASUK
72/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ne...

  • Ditetapkan: 23 Jun 2021
  • Diundangkan: 24 Jun 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 19

Loading...
Quick Look - ??
  • Integrasi data bea cukai...
  • Optimisasi pengelolaan HS Code...
  • Kebijakan tarif bea masuk...
  • Sistem informasi kepatuhan bea cukai...
  • Analisis data perdagangan internasional...