JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 96 hasil yang relevan dengan "Pendapatan negara yang optimal "
Dalam 0.052 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
233/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENYALURAN
235/PMK.07/2015

Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

  • Ditetapkan: 22 Des 2015
  • Diundangkan: 22 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
225/PMK.06/2021

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
57/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    59/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      13/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
        18/PMK.07/2023

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

        • Ditetapkan: 28 Feb 2023
        • Diundangkan: 01 Mar 2023
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BMN | BARANG MILIK NEGARA | KONTRAK KERJA SAMA
        89/PMK.06/2019

        Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

        • Ditetapkan: 18 Jun 2019
        • Diundangkan: 18 Jun 2019

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
        199/PMK.012/2020

        Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

        • Ditetapkan: 16 Des 2020
        • Diundangkan: 17 Des 2020
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        75/PUU-XVIII/2020

        Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 5
          • 6
          • 7
          • ...
          • 10

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Pendapatan negara yang berkelanjutan...
          • Kebijakan perpajakan yang efisien...
          • Peningkatan pajak daerah...
          • Strategi pengelolaan aset negara...
          • Optimalisasi pendapatan non-pajak...