JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 634 hasil yang relevan dengan "bantuan pemerintah "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | STANDAR BIAYA
PMK 113 TAHUN 2023

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 27 Okt 2023
  • Diundangkan: 30 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | HUKUM KEUANGAN NEGARA
8/PMK.02/2022

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jamin...

  • Ditetapkan: 14 Feb 2022
  • Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
26/PMK.07/2021

Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah

  • Ditetapkan: 25 Mar 2021
  • Diundangkan: 26 Mar 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 99 TAHUN 2023

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

  • Ditetapkan: 04 Okt 2023
  • Diundangkan: 13 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 16 Okt 2023
  • Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TATA CARA | IURAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
PMK 26 TAHUN 2025

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  • Ditetapkan: 14 Apr 2025
  • Diundangkan: 17 Apr 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
11/PMK.07/2023

Tata Cara Penyaluran Hibah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun A...

  • Ditetapkan: 22 Feb 2023
  • Diundangkan: 24 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM INFORMASI
PMK 158 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYEDIAAN | TATA CARA
PMK 50 TAHUN 2023

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama

  • Ditetapkan: 28 Apr 2023
  • Diundangkan: 10 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
PMK 128 TAHUN 2024

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 64

Loading...
Quick Look - ??
  • bantuan sosial Pemerintah...
  • program pemberdayaan ekonomi...
  • subsidi bagi pelaku usaha...
  • pembiayaan proyek infrastruktur...
  • penguatan kebijakan fiskal...