UU 24 TAHUN 2002

Surat Utang Negara

• Ditetapkan: 22 Okt 2002
• Diundangkan: 22 Okt 2002

Relevan terhadapPasal 6

223/PMK.05/2016

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016).

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 4

UU 21 TAHUN 2011

Otoritas Jasa Keuangan

• Ditetapkan: 22 Nov 2011
• Diundangkan: 22 Nov 2011

KepDJPPR KEP-73/PR/2015

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2016

• Ditetapkan: 18 Des 2015

Relevan terhadapMemutuskan

UU 29 TAHUN 2007

Pemerintahan Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Ditetapkan: 30 Jul 2007
• Diundangkan: 30 Jul 2007

Relevan terhadapPasal 26

UU 17 TAHUN 2003

Keuangan negara

• Ditetapkan: 05 Apr 2003
• Diundangkan: 04 Mei 2003

Relevan terhadapPasal 21 dan Pasal 6

UU 10 TAHUN 2001

Pembentukan Kota Tasikmalaya.

• Ditetapkan: 21 Jun 2001
• Diundangkan: 21 Jun 2001

Relevan terhadapPasal 8

UU 6 TAHUN 2001

Pembentukan Kota Prabumulih.

• Ditetapkan: 21 Jun 2001
• Diundangkan: 21 Jun 2001

Relevan terhadapPasal 8

UU 11 TAHUN 2001

Pembentukan Kota Batu.

• Ditetapkan: 21 Jun 2001
• Diundangkan: 21 Jun 2001

Relevan terhadapPasal 8

UU 7 TAHUN 2001

Pembentukan Kota Lubuk Linggau.

• Ditetapkan: 21 Jun 2001
• Diundangkan: 21 Jun 2001

Relevan terhadapPasal 8