JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 171 hasil yang relevan dengan "fungsi APBD "
Dalam 0.006 detik
Thumbnail
HIBAH DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PP 2 TAHUN 2012

Hibah Daerah.

  • Ditetapkan: 03 Jan 2012
  • Diundangkan: 03 Jan 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | DANA
222/PMK.05/2014

Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

  • Ditetapkan: 09 Des 2014
  • Diundangkan: 09 Des 2014
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
PIHAK KETIGA | PERUBAHAN
212/PMK.05/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

  • Ditetapkan: 30 Nov 2015
  • Diundangkan: 30 Nov 2015
Thumbnail
TANGGUNG JAWAB | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
162/PMK.05/2013

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 15 Nov 2013
  • Diundangkan: 15 Nov 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
PP 71 TAHUN 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan.

  • Ditetapkan: 22 Okt 2010
  • Diundangkan: 22 Okt 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DARURAT | TATA CARA PENGELOLAAN
81/PMK.07/2013

Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat.

  • Ditetapkan: 12 Apr 2013
  • Diundangkan: 12 Apr 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGELOLA | UANG NEGARA/DAERAH
PP 39 TAHUN 2007

Pengelolaan Uang Negara/Daerah

  • Ditetapkan: 16 Jul 2007
  • Diundangkan: 16 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
KEARSIPAN
UU 43 TAHUN 2009

Kearsipan.

  • Ditetapkan: 23 Okt 2009
  • Diundangkan: 23 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERIMBANGAN KEUANGAN
UU 33 TAHUN 2004

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

  • Ditetapkan: 15 Okt 2004
  • Diundangkan: 15 Okt 2004

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | PEMERINTAHAN DAERAH
188/PMK.07/2012

Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

  • Ditetapkan: 26 Nov 2012
  • Diundangkan: 26 Nov 2012

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 18

Loading...
Quick Look - ??
  • fungsi APBD...
  • pengelolaan anggaran daerah...
  • transparansi keuangan daerah...
  • perencanaan dan penganggaran publik...
  • akuntabilitas pengeluaran pemerintah...