JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 167 hasil yang relevan dengan "informasi keuangan berbasis data "
    Dalam 0.018 detik
    Thumbnail
    IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
    PMK 28 TAHUN 2024

    Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

    • Ditetapkan: 29 Apr 2024
    • Diundangkan: 16 Mei 2024

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG BEA CUKAI | TOKO BEBAS BEA
    204/PMK.04/2017

    Toko Bebas Bea.

    • Ditetapkan: 27 Des 2017
    • Diundangkan: 27 Des 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | BIDANG PERBENDAHARAAN
    171/PMK.05/2021

    Pelaksanaan Sistem Sakti

    • Ditetapkan: 25 Nov 2021
    • Diundangkan: 29 Nov 2021
    • Konsolidasi

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMBEBASAN BEA MASUK | PANAS BUMI
    218/PMK.04/2019

    Pembebasan Bea Masuk Dan/ atau Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi

    • Ditetapkan: 31 Des 2019
    • Diundangkan: 31 Des 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | OPERATOR EKONOMI
    PMK 137 TAHUN 2023

    Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)

    • Ditetapkan: 08 Des 2023
    • Diundangkan: 12 Des 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
    PER-10/BC/2018

    Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

    • Ditetapkan: 21 Mei 2018
    • Diundangkan: 01 Jan 1900

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | APBN
    UU 6 TAHUN 2021

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

    • Ditetapkan: 27 Okt 2021
    • Diundangkan: 27 Okt 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENERAPAN PRINSIP | HUBUNGAN ISTIMEWA
    PMK 172 TAHUN 2023

    Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

    • Ditetapkan: 29 Des 2023
    • Diundangkan: 29 Des 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
    PP 44 TAHUN 2025

    Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

    • Ditetapkan: 19 Sep 2025
    • Diundangkan: 19 Sep 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG BEA CUKAI | PEMBEBASAN BEA MASUK
    217/PMK.04/2019

    Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

    • Ditetapkan: 31 Des 2019
    • Diundangkan: 31 Des 2019

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 5
    • 6
    • 7
    • ...
    • 17
    Quick Look - ??